Sumber Bisnis untuk Wedding Entrepreneur

Kiat Bisnis : Tip dari Top Vendor

Tips Mempertahankan Bisnis di Saat Industri Pernikahan Terdampak Pandemi COVID-19 (Updated)

[[ 1586138400 * 1000 | amDateFormat: 'll']] | 1,801 kunjungan


Virus COVID-19 yang sedang menyebar dengan cepat saat ini telah mempengaruhi ekonomi di seluruh dunia. Bisnis di industri pernikahan menjadi salah satu yang paling terdampak karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah warga yang terinfeksi serta menurunkan angka kematian yang diakibatkan virus ini. Tentunya hal tersebut menjadi pertimbangan yang kuat untuk menunda atau membatalkan acara alih-alih melanjutkannya, namun beresiko dengan dipidana, baik pada pihak vendor maupun klien. Lantas, bagaimana cara agar mempertahankan bisnis dengan banyaknya perubahan ini? Gisela Setyawan selaku Business Director dari HILDA by Bridestory memberi beberapa tips mengenai hal ini, sebagai berikut:

1. Selalu dorong klien untuk menunda daripada membatalkan
Usahakan untuk menjelaskan kepada klien dampak dari membatalkan acara pernikahan mereka dibandingkan dengan menunda saja. Bila mereka membatalkan, bukan hanya mereka yang akan mengalami kerugian, namun juga para vendor-vendor yang terlibat. Hal ini dapat mengakibatkan banyak bisnis-bisnis lokal untuk gulung tikar. Pastikan bahwa Anda memberitahu klien bahwa Anda dan tim akan senantiasa mendukung perubahan-perubahan yang harus mereka lakukan dalam penundaan acara mereka.

2. Siapkan alternatif bila klien memutuskan untuk membatalkan
Untuk berjaga-jaga apabila klien Anda memutuskan untuk membatalkan, berikanlah mereka alternatif untuk mengubah layanan yang mereka sudah pesan saat ini. Misalnya, untuk venue dan katering, tawarkan untuk merayakan acara lain seperti pemberkatan saja atau pengajian. Bagi vendor fotografi dan videografi, Anda bisa menawarkan untuk melayani acara simpel, seperti pemotretan prewedding dan pemotretan keluarga.

3. Lebih fleksibel dalam pemesanan yang berkaitan dengan COVID-19
Tentunya banyak sekali pemesanan yang harus berubah dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Pastikan bahwa term and conditions atau syarat dan ketentuan Anda selalu fleksibel dalam perubahan-perubahan ini mengingat sang klien pun tidak memiliki jalan lain. Misalnya, bagi vendor katering, biasanya klien akan meminta untuk mengubah dari jamuan prasmanan menjadi hidangan yang dikemas (nasi kotak) dan dapat dibawa pulang oleh tamu.

4. Fokus pada cashflow dan bukan profitabilitas
Gisela menyarankan agar para vendor fokus pada aliran keuangan yang lancar dibandingkan keuntungan secara garis besar. Ia mereferensikan salah satu petunjuk dari Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KEMENKOPUKM) yang mengenai hal ini.
Pertama, identifikasilah pengeluaran yang tidak perlu. Hal tersebut harus segera dihentikan atau dikurangi sampai level paling minimum. Kemudian, perhatikan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk saat ini dalam menghadapi COVID-19 yang berupa relaksasi pajak atau penghapusan, dan mulailah menghitung berdasarkan kebijakan tersebut. Selanjutnya, lakukan cuci gudang untuk seluruh inventory atau stok yang ada (flush inventory). Dari hasil pemeriksaan tersebut, lakukan investasi pengeluaran untuk mengubah stok barang yang tidak laku menjadi barang jualan yang paling mudah terjual.
Anda dapat bernegosiasi dengan pemilik tempat atau bank mengenai keringanan yang bisa diterima saat ini. Jangan lupa tetap beriklan di media sosial yang gratis walaupun dalam keadaan seperti ini. Kekompakan antara pengusaha dan karyawan menjadi salah satu hal yang paling penting pada saat ini, ajaklah semua pihak untuk berdiskusi mengenai cara menghadapi situasi ini dan untuk bertahan untuk paling tidak tiga bulan lagi.

5. Adakan rapat dengan klien tanpa harus bertemu
Salah satu hal yang harus Anda lakukan segera juga berdiskusi dengan para klien mengenai situasi saat ini. Alih-alih mengadakan rapat dengan bertemu secara langsung, Anda dapat menjadwalkan rapat via telpon atau secara online. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko terinfeksi virus COVID-19.

Terakhir, selalu update dengan peraturan-peraturan dari pemerintah mengenai pengadaan acara di tempat umum. Beberapa kebijakan terbaru yang perlu Anda perhatikan kami rangkum di bawah ini.

Lingkup Nasional
Berdasarkan Surat Edaran dari Kementrian Agama tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, berikut beberapa peraturan baru yang harus diperhatikan soal pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA):

1. Jadwal pernikahan mengikuti jadwal yang sudah disiapkan oleh KUA
2. Selain melalui simkah.kemenag.go.id, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui e-mail, telepon, atau datang langsung ke KUA Kecamatan.
3. Pelaksanaan akad nikah di KUA maupun di rumah hanya boleh dihadiri maksimal 10 orang. Untuk pelaksanaan di masjid atau gedung pernikahan, jumlah yang hadir adalah 20% dari kapasitas ruangan dan maksimal 30 orang.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan Lima Tahap Menuju Masyarakat Aman Covid-19 dan Produktif. Kelima tahap ini nantinya akan diadaptasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC19) terhadap tingkat penularan di daerah tersebut. Zonase tingkat persebaran tiap daerah bisa dilihat di tautan ini. Selain itu, jika Anda akan melakukan perjalanan, sebaiknya cermati beberapa persyaratan ini sesuai dengan Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, yang di antaranya berisi:

1. Menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
2. Bagi yang menggunakan transportasi umum darat, laut, dan udara, wajib menunjukkan KTP dan surat keterangan hasil tes PCR negatif berlaku tujuh hari atau uji Rapid Test dengan hasil non-reaktif berlaku tiga hari sebelum keberangkatan atau surat keterangan bebas gejala, seperti influenza, dari dokter.
3. Mengunduh dan mengatifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat seluler.

Terkait penyelenggaraan acara pernikahan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga telah mengumumkan beberapa protokol kesehatan baru yang wajib dipatuhi oleh pemilik tempat atau orang yang mengadakan acara. Berikut ikhtisar Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang berlaku untuk ruang pertemuan (ballroom) di fasilitas penyedia akomodasi (hotel/penginapan), restoran (yang berdiri sendiri maupun yang menyatu dengan badan usaha lainnya), penyedia jasa perawatan tubuh/rambut/wajah, serta penyedia jasa ekonomi kreatif (fotografer, videografer, dekorator, dan sebagainya).

1. Kapasitas harus memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antartamu dan antarkaryawan dengan menyesuaikan jumlah undangan, layout, membagi acara menjadi beberapa sesi, maupun membuat sistem antrian.
2. Memberikan informasi jaga jarak dan mengecek suhu tubuh, pemakaian masker, pembatasan jarak, mencuci tangan dengan sering atau memakai hand sanitizer.
3. Menyediakan panduan informasi soal protokol kesehatan yang berlaku pada saat acara.
4. Membuat konsep labirin untuk jalur antrian dan memperbesar gangway serta area panggung/pelaminan.
5. Membersihkan dan mendisinfeksi peralatan yang digunakan, seperti pengeras suara (microphone) dan kamera setiap selesai digunakan. Tidak membiarkan microphone dipakai secara bergantian sebelum dibersihkan.
6. Pengaturan jarak kursi minimal 1 meter dan tidak berhadapan.
7. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama.
8. Tidak menerapkan sistem prasmanan. Sebagai alternatif, aplikasikan dengan konsep pondokan di mana tamu dilayani langsung oleh staf yang mengenakan perlengkapan sesuai protokol kesehatan. Atau, opsi lain adalah memberlakukan makanan kemasan untuk dibawa pulang oleh masing-masing tamu.

Lingkup Daerah
Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan untuk memperpanjang masa PSBB transisi hingga 30 Juli 2020. Beberapa penyesuain yang patut Anda perhatikan jika sedang merencanakan acara pernikahan adalah:

1. Kegiatan ibadah berkelompok kecil boleh diadakan maksimal peserta 50% dari kapasitas.
2. Kegiatan sosial dan budaya di tempat-tempat umum, seperti rumah makan (berdiri sendiri) dan taman boleh diadakan dengan maksimal pekerja dan pengunjung 50% dari kapasitas.
3. Pergerakan orang dengan moda transportasi bisa dilaksanakan dengan beberapa ketentuan, seperti kendaraan pribadi maksimal 2 orang per baris kursi atau 100% dari kapasitas jika berdomisili di alamat yang sama dan kendaraan rental dengan maksimal penumpang 50% dari kapasitas.

Jika fase pertama tidak diperpanjang, fase kedua akan menandai dibukanya sektor-sektor bisnis lain yang lebih luas, termasuk klinik kecantikan dan salon, gedung pertemuan, resepsi pernikahan, dan hiburan malam.

Selain itu, DKI Jakarta juga telah meniadakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sejak 14 Juli 2020. Sebagai gantinya, formulir Corona Likelihood Metric (CLM) akan segera diberlakukan, namun belum ada pengumuman resmi peluncurannya.

DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang masih memberlakukan PSBB. Jawa Barat telah memasuki tahap Adaptas Kebiasaan Baru (AKB), sedangkan Tangerang memperpanjang PSBB hingga 26 Juli 2020, dan Bogor maupun Depok hingga 1 Agustus 2020. Spesifik untuk di Bogor, Peraturan Bupati yang baru dirilis menyatakan bahwa Bogor memasuki masa PSBB pra AKB. Kegiatan pernikahan pun masih dibatasi, dengan jumlah tamu hanya 30% dari kapasitas venue. Sistem operasional beberapa bisnis lain yang berhubungan dengan pengadaan acara pernikahan sama dengan yang berlaku di DKI Jakarta, seperti kapasitas acara di hotel hanya dibolehkan 50%, kegiatan di rumah ibadah harus menerapkan jarak minimal 1,5 meter antarumat, dan diizinkannya salon kecantikan beroperasional dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ikuti Percakapan
BACA [[blogCommentsCtrl.commentsMeta.total]] Komentar
[[ comment.createdAt | amDateFormat: 'll | HH:mm']]

[[comment.account.data.accountable.data.businessName]] [[comment.account.data.accountable.data.fullName]]

[[ comment.content | extractEmoji ]]